INTERAKSI.CO, Batulicin – PSHT Cabang Tanah Bumbu menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum PSHT Pusat, Ir. Muhammad Taufik.
Mereka mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera bersikap tegas menyikapi dualisme kepemimpinan yang masih terjadi di tubuh organisasi.
Dualisme ini menimbulkan keresahan luas di kalangan warga PSHT. Padahal, persoalan tersebut sudah melalui proses hukum dan mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun hingga kini, Kemenkumham belum menunjukkan sikap tegas.
“Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya jadi pijakan kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kenyataannya, Kemenkumham tidak bertindak tegas. Akibatnya, persoalan terus berlarut dan meresahkan warga,” kata Ketua PSHT Cabang Tanah Bumbu, Daswadji.
Ia menegaskan dukungan kepada Ketua Umum PSHT Pusat mencerminkan komitmen cabang-cabang daerah menjaga keutuhan organisasi.
Baca juga: Burhanuddin Soebely dan Akar Budaya dalam Karya Teaternya
Ia juga mengajak seluruh cabang PSHT se-Indonesia ikut mendorong penyelesaian hukum secara adil.
“Kami ingin organisasi di daerah berjalan optimal. PSHT harus kembali fokus membangun sumber daya manusia yang berbudi luhur, sesuai cita-cita organisasi,” ujarnya.
Bidang Keorganisasian PSHT Cabang Tanah Bumbu, Bambang Sucipto, turut menyampaikan kritik terhadap lambannya respons Kemenkumham.
“Kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kenapa belum juga ditindaklanjuti? Kemenkumham harus peka. Jangan biarkan konflik ini berkembang jadi permusuhan yang mengganggu persaudaraan di tubuh PSHT,” tegas Bambang.
PSHT Cabang Tanah Bumbu berharap pemerintah segera memberikan kepastian hukum demi menjaga stabilitas organisasi dan keharmonisan sosial di masyarakat.