INTERAKSI.CO, Batulicin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Daerah berjuluk Bumi Bersujud ini menjadi salah satu dari 39 pemerintah daerah di Indonesia yang mendapat kesempatan memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di hadapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kesempatan tersebut berlangsung dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri secara virtual, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Polres Tanah Bumbu Gelar Donor Darah Hingga Sunatan Massal Gratis
Jajaran Pemkab Tanah Bumbu mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu di Batulicin.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan peningkatan IPKD bukan sekadar mengejar capaian angka atau peringkat. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
“Peningkatan IPKD bukan program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari komitmen kami untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menjelaskan komitmen tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029, khususnya pada misi ketujuh yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan.
Misi tersebut juga sejalan dengan Prioritas Nasional ketujuh yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pencegahan korupsi.
Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan keuangan yang dijalankan Pemkab Tanah Bumbu tidak hanya bertujuan memenuhi regulasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Andi Rudi Latif, seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah disusun secara terintegrasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan setiap program dan kegiatan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak yang terukur.
“Kami terus mendorong seluruh perangkat daerah agar menyusun program dan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi mampu menghasilkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam proses validasi tersebut, Pemkab Tanah Bumbu memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, mulai dari penguatan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, hingga implementasi berbagai inovasi yang mendukung peningkatan nilai IPKD.
Bupati menegaskan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sejatinya tidak hanya diukur dari tingginya indeks atau capaian administratif semata. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran yang dikelola mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari capaian angka maupun indeks, tetapi dari sejauh mana setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih berkualitas, dan kesejahteraan yang semakin meningkat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu,” pungkasnya.
