INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Kenaikan angka ketimpangan pengeluaran masyarakat di Kalimantan Selatan menjadi perhatian DPRD Kalsel. Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, menilai kenaikan Gini Ratio menjadi 0,301 pada Maret 2026 harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, angka tersebut meningkat 0,020 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,281.
Syaripuddin mengatakan, kenaikan tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat kembali melebar setelah sebelumnya sempat memperlihatkan tren perbaikan.
“Kenaikan Gini Ratio ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Setelah sempat menunjukkan tren perbaikan hingga September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat kita kembali melebar, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis (20/8/2026).
Baca juga: Kemarau dan Kabut Asap Melanda, Polda Kalsel Gelar Salat Istisqa
Ia menyoroti kenaikan ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Gini Ratio di perdesaan naik 0,024 poin menjadi 0,276, sedangkan di wilayah perkotaan meningkat 0,021 poin menjadi 0,313.
Menurut Syaripuddin, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran 40 persen terbawah.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia mendorong Pemprov Kalsel untuk mengambil langkah konkret dalam menekan ketimpangan.
Langkah tersebut antara lain memperkuat penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat berpengeluaran rendah di wilayah perdesaan.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM juga dinilai perlu dipercepat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan akses permodalan serta pendampingan usaha bagi masyarakat.
Syaripuddin juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tidak semakin tertekan.
Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan alokasi APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dalam jangka panjang.
“DPRD Kalsel, khususnya Komisi IV, akan terus mengawal dan mendorong Pemprov agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Kami tidak ingin capaian pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ketimpangan pengeluaran masyarakat akan menjadi salah satu bahan pembahasan Komisi IV DPRD Kalsel dalam rapat kerja bersama OPD terkait.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kalsel ingin memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang telah dijalankan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat di lapangan.
