INTERAKSI.CO – Kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pengaturan tenaga kerja di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai keberatan dari sejumlah relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mereka khawatir perubahan ketentuan tersebut berdampak pada keberlangsungan pekerjaan para tenaga yang selama ini terlibat dalam operasional dapur.
Keresahan itu disampaikan melalui sejumlah video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para relawan menyuarakan keberatan terhadap petunjuk teknis (juknis) terbaru BGN, terutama terkait penyesuaian jumlah tenaga kerja di dapur SPPG.
Sejumlah relawan menilai kebijakan tersebut berpotensi membuat sebagian tenaga yang selama ini membantu proses persiapan hingga distribusi makanan kehilangan pekerjaan.
Melalui video yang beredar, mereka juga menyampaikan aspirasi dan kekecewaan kepada Kepala BGN, Sudaryono. Para relawan berharap pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan dalam juknis tersebut karena dinilai berkaitan langsung dengan nasib tenaga kerja di lapangan.
BGN Jelaskan Mekanisme Penyesuaian Tenaga Dapur
Menanggapi polemik tersebut, BGN memberikan penjelasan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap SPPG mengurangi jumlah relawan secara sepihak.
Penyesuaian kebutuhan personel dapat dilakukan melalui sistem shifting atau pengaturan jadwal kerja. Jumlah tenaga yang bertugas juga dapat disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Dengan mekanisme tersebut, pengaturan tenaga kerja tidak serta-merta harus berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, pelaksanaan ketentuan ini tetap membutuhkan penyesuaian di setiap dapur berdasarkan kebutuhan operasional.
Kepastian Nasib Relawan Menjadi Sorotan
Meski BGN telah memberikan penjelasan, keberatan yang disampaikan para relawan masih menjadi perhatian publik. Persoalan ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara efisiensi operasional dapur MBG dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang terlibat.
Kejelasan penerapan juknis menjadi hal penting agar pengelola SPPG memiliki pedoman yang sama dalam mengatur jumlah personel dan jadwal kerja. Di sisi lain, para relawan juga membutuhkan kepastian mengenai status serta keberlanjutan pekerjaan mereka.
Hingga informasi ini disusun, lokasi dan waktu perekaman video protes yang beredar belum terkonfirmasi secara resmi. Karena itu, belum dapat dipastikan sejauh mana keresahan tersebut mewakili kondisi relawan SPPG di berbagai daerah.
Publik kini menantikan penjelasan lebih terperinci dari BGN mengenai penerapan aturan baru tersebut, termasuk mekanisme penyesuaian tenaga kerja dan langkah perlindungan bagi relawan agar program MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan para pekerjanya.
