INTERAKSI.CO, Jakarta – Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf atas polemik penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kepolisian juga menjelaskan bahwa Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, dan kreator konten Willie Salim hadir dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan pihaknya memahami kegiatan yang digelar pada Kamis (29/10/2026) itu menimbulkan beragam tanggapan di tengah masyarakat.
Atas polemik tersebut, Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjadikan kritik yang disampaikan publik sebagai bahan evaluasi.
“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” ujar Budi Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Deklarasi tersebut berlangsung di Pos Polisi Bundaran HI, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan itu digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.
Sejumlah tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni serta kreator konten Willie Salim.
Budi menegaskan, kehadiran keduanya merupakan undangan dari Polda Metro Jaya sebagai penyelenggara kegiatan.
“Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda,” katanya.
Ia juga membantah anggapan bahwa deklarasi tersebut digelar untuk menandingi aksi penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung sehari sebelumnya.
Terkait dugaan adanya peserta yang mengaku sebagai mahasiswa, Budi menyebut kepolisian masih melakukan penyelidikan.
“Mahasiswa yang diduga gadungan dilakukan penyelidikan pihak kepolisian,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi menegaskan Polda Metro Jaya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Kritik dan masukan publik, menurutnya, menjadi bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
“Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin kami jaga bersama seluruh elemen bangsa. Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik,” pungkasnya.
