INTERAKSI.CO, Batulicin — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, meminta hasil monitoring di SMAN 1 Mantewe segera ditindaklanjuti melalui program dan penganggaran yang jelas.
Menurutnya, SMAN 1 Mantewe memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan pendidikan menengah masyarakat Kecamatan Mantewe dan wilayah sekitarnya. Karena itu, kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Kalsel.
Dari hasil peninjauan dan analisis awal, sejumlah kebutuhan sekolah dinilai perlu menjadi prioritas. Di antaranya keamanan dan kelayakan bangunan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, fasilitas laboratorium, jaringan internet, perangkat komputer, perpustakaan, UKS, hingga pemerataan guru mata pelajaran.
Bang Dhin meminta dilakukan pemeriksaan teknis terhadap ruang kelas, atap, plafon, instalasi listrik, lantai, drainase serta fasilitas keselamatan sekolah.
Baca juga: Banggar DPRD Kalsel Apresiasi Penyusunan APBD 2027
Jika ditemukan bagian bangunan yang berpotensi membahayakan siswa maupun guru, ia meminta penanganan dilakukan sesegera mungkin.
“Keselamatan peserta didik dan guru tidak boleh ditunda hanya karena alasan prosedur anggaran. Jika terdapat ruang yang tidak aman, harus segera diamankan dan disiapkan langkah penanganannya,” ujarnya.
Selain kondisi bangunan, Bang Dhin menyoroti kualitas sarana pembelajaran. Menurutnya, laboratorium, komputer dan jaringan internet harus dinilai berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi proses belajar mengajar, bukan sekadar tercatat dalam inventaris sekolah.
“Laboratorium harus bisa digunakan untuk praktikum. Komputer harus menyala dan dapat dipakai siswa. Internet harus cukup stabil untuk mendukung pembelajaran dan asesmen digital. Jangan sampai fasilitas tersedia di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata,” katanya.
Pemerataan Guru Jadi Perhatian
Persoalan tenaga pendidik juga menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalsel. Bang Dhin meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel bersama pihak sekolah melakukan pemetaan jumlah guru, kesesuaian bidang keahlian, beban mengajar, status kepegawaian serta mata pelajaran yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Menurutnya, kebutuhan guru tidak cukup dilihat dari jumlah keseluruhan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap mata pelajaran ditangani tenaga pendidik sesuai kompetensinya, terutama Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Informatika dan Bimbingan Konseling.
Akses pendidikan bagi siswa dari desa-desa dengan jarak tempuh cukup jauh juga perlu mendapat perhatian. Sekolah diminta memetakan asal siswa, biaya transportasi, penerima bantuan pendidikan, tingkat kehadiran serta siswa yang berisiko putus sekolah.
“Tidak boleh ada anak di Mantewe yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan karena jarak, transportasi atau keterbatasan ekonomi. Pemerintah harus hadir sebelum mereka benar-benar berhenti sekolah,” tegasnya.
Bang Dhin mengusulkan agar kebutuhan SMAN 1 Mantewe disusun dalam tiga tingkatan prioritas.
Pertama, kebutuhan darurat yang berkaitan dengan keselamatan, listrik, air bersih dan sanitasi. Kedua, kebutuhan mendesak seperti rehabilitasi bangunan, laboratorium, jaringan internet, komputer dan pemenuhan guru. Ketiga, kebutuhan pengembangan berupa sarana olahraga, kegiatan siswa serta peningkatan prestasi akademik.
Ia juga meminta data Dapodik, jumlah rombongan belajar, kondisi setiap ruangan, inventaris barang, Rapor Pendidikan, kebutuhan guru serta riwayat usulan sekolah diselaraskan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kami akan membawa hasil monitoring ini dalam pembahasan bersama Disdikbud, Bappeda dan BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan. Kebutuhan yang berkaitan dengan keselamatan harus ditangani segera, sedangkan rehabilitasi dan pengadaan fasilitas strategis harus diperjuangkan dalam APBD,” jelasnya.
Bang Dhin menegaskan, pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Menurutnya, siswa di wilayah Mantewe memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan pelayanan pembelajaran yang berkualitas.
“Anak-anak di Mantewe berhak memperoleh ruang belajar yang aman, guru yang sesuai bidangnya, sanitasi yang layak, laboratorium yang berfungsi dan akses teknologi yang memadai. Jarak dari pusat pemerintahan tidak boleh menyebabkan mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih rendah,” pungkas M. Syaripuddin.
