INTERAKSI.CO, Jakarta – Pimpinan dan jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencari solusi konkret atas persoalan penyediaan air bersih yang masih dihadapi masyarakat Kotabaru.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, memaparkan kondisi pelayanan air bersih di daerahnya. Dari 20 kecamatan yang ada di Kotabaru, baru tujuh kecamatan yang telah terlayani fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Baca juga: Kotabaru Siaga Karhutla dan Kekeringan, Pemkab Soroti Keterbatasan Sumber Air
Sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan air bersih, termasuk Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Sigam yang menjadi salah satu kawasan terdampak.
Menurut Abu, persoalan utama yang dihadapi Kotabaru bukan semata-mata infrastruktur SPAM, tetapi keterbatasan sumber air baku. Padahal, curah hujan di wilayah tersebut relatif melimpah sehingga diperlukan sistem penampungan dan pengelolaan air yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau.
“Untuk SPAM kita sudah cukup, tetapi untuk sumber air bakunya yang tidak ada. Jadi untuk penanganan air bersih itu, kami berharap pada saat musim hujan airnya tertampung dan itu yang akan dijadikan sumber,” ujar Abu dalam pertemuan tersebut.
Ia mengatakan keterbatasan kemampuan APBD yang masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi kendala bagi Pemkab Kotabaru untuk membangun infrastruktur pendukung penyediaan air bersih secara mandiri.
Karena itu, DPRD Kotabaru berharap Kementerian PU melalui balai-balai sungai di bawahnya dapat memberikan dukungan terhadap perencanaan dan pembangunan sumber air baku di Kotabaru.
Direktur PDAM Kotabaru, Tri Basuki, menyampaikan Pemkab Kotabaru telah menyiapkan lahan serta Detailed Engineering Design (DED) untuk pembangunan di kawasan Gunung Perak.
Rencana tersebut sebelumnya sempat tertunda akibat refocusing anggaran pada masa pandemi COVID-19.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan yang disampaikan dalam pertemuan dengan Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya. DPRD berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan sumber air baku sekaligus memperluas cakupan pelayanan air bersih di Kotabaru.
DPRD Kotabaru menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan sekitar 318 ribu warga pengguna air bersih di daerah tersebut.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Kotabaru berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan dukungan konkret sehingga pengembangan sumber air baku dan infrastruktur penyediaan air bersih dapat segera direalisasikan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan air bersih bagi masyarakat, terutama wilayah yang hingga kini belum mendapatkan layanan SPAM secara optimal.
