INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih rendahnya realisasi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi per 19 Juli 2026, realisasi Belanja Daerah baru mencapai Rp4,89 triliun atau 49,30 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp9,93 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, menilai capaian tersebut masih berada di bawah target ideal mengingat tahun anggaran telah memasuki pertengahan Juli.
“Kita sudah memasuki pertengahan Juli, artinya lebih dari separuh tahun anggaran berjalan. Idealnya realisasi belanja sudah berada di kisaran 55 persen mengikuti proporsi waktu. Faktanya baru 49,3 persen, sehingga masih ada selisih sekitar 5,5 poin yang harus segera dikejar oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalsel Soroti 13 Puskesmas Tanpa Dokter Umum, Kotabaru Jadi Daerah Paling Terdampak
Belanja Modal Jadi Perhatian
Banggar menilai rendahnya serapan belanja modal menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dari total pagu Rp2,80 triliun, realisasi Belanja Modal baru mencapai 39,27 persen. Bahkan, Belanja Modal Tanah hanya terealisasi 0,03 persen dari anggaran Rp105,2 miliar, sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru terserap 5,30 persen dari pagu Rp885,2 miliar.
Syaripuddin meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menjelaskan penyebab rendahnya realisasi tersebut beserta langkah percepatan yang akan dilakukan.
“Ratusan miliar rupiah untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung praktis belum bergerak. Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat yang menunggu manfaat pembangunan tentu akan dirugikan. Kami meminta Dinas PUPR menjelaskan secara terbuka kendala yang dihadapi serta strategi percepatannya,” tegasnya.
Sejumlah SKPD Diminta Tingkatkan Kinerja
Banggar juga mencatat sedikitnya 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih memiliki realisasi belanja di bawah 45 persen hingga akhir Juni 2026.
Beberapa di antaranya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 33,39 persen, Dinas Pariwisata 33,63 persen, Badan Riset dan Inovasi Daerah 35,92 persen, Inspektorat Daerah 36,28 persen, Bappeda 36,29 persen, serta Dinas PUPR 42,99 persen.
Di sisi lain, Banggar memberikan apresiasi kepada SKPD yang dinilai mampu menjaga kinerja penyerapan anggaran, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang realisasinya telah melampaui 70 persen.
“Kami mengapresiasi SKPD yang realisasinya sudah baik. Namun bagi perangkat daerah dengan capaian rendah, terutama yang menangani layanan dasar dan pembangunan infrastruktur, diperlukan langkah nyata, bukan hanya laporan administratif,” katanya.
SiLPA Sementara Capai Rp2,10 Triliun
Sementara itu, realisasi Pendapatan Daerah dinilai cukup positif dengan capaian Rp4,03 triliun atau 54,90 persen dari target Rp7,35 triliun, didorong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai 59,50 persen.
Namun, karena realisasi belanja masih tertinggal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara tercatat mencapai Rp2,10 triliun.
Menurut Banggar, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak dana yang belum dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“SiLPA yang besar menunjukkan masih ada dana publik yang belum bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kami akan mengundang BPKAD dan SKPD terkait dalam rapat kerja untuk meminta klarifikasi sekaligus memastikan percepatan realisasi belanja pada semester kedua tahun ini,” ujar Syaripuddin.
Dalam pengawasannya, Banggar DPRD Kalimantan Selatan mendorong percepatan realisasi belanja modal, khususnya pengadaan tanah dan pembangunan gedung pemerintah, meminta penjelasan resmi dari Dinas PUPR terkait percepatan proyek fisik, mengevaluasi SKPD dengan realisasi belanja di bawah 45 persen, meminta kejelasan mengenai Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan yang masih belum terealisasi, serta memastikan langkah konkret pemerintah daerah agar SiLPA tidak terus membesar hingga akhir tahun anggaran.
Banggar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
