INTERAKSI.CO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalihkan sejumlah armada udara dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan ke Jawa Timur untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengalihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasi di lapangan, kondisi cuaca, serta keselamatan penerbangan. Khusus di Kalimantan Selatan, jarak pandang yang belum memadai membuat operasi helikopter pemadam belum dapat dilakukan secara optimal.
Setelah pengalihan armada, Kalimantan Barat masih memiliki tujuh pesawat water bombing dan dua pesawat untuk patroli atau operasi modifikasi cuaca (OMC).
Adapun Kalimantan Selatan masih didukung sembilan pesawat untuk OMC dan patroli serta enam helikopter water bombing. Namun, kondisi jarak pandang menjadi salah satu kendala dalam pengerahan helikopter untuk memadamkan api.
Dengan kondisi tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan kini lebih mengandalkan OMC. Operasi ini dilakukan menggunakan bahan semai berupa es kering (dry ice) dan natrium klorida (NaCl) untuk mendukung pembentukan hujan buatan.
Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk membantu mengatasi kekeringan dan menekan risiko meluasnya kebakaran di wilayah terdampak.
Baca juga: Prabowo Bentuk DNKK, Fokus Kebijakan Keuangan Nasional Bergeser ke Kesejahteraan Keluarga
Kalimantan Tengah Catat Ribuan Titik Panas
Berdasarkan data BNPB hingga 24 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak 13.910 titik panas dengan luas area terbakar sekitar 25.409 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 17.942 hektar dilaporkan masih belum padam.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni mencapai 8.049 titik. Luas area kebakaran di provinsi tersebut tercatat sekitar 13.944 hektar, dengan 11.786 hektar di antaranya masih belum padam.
Meski angka tersebut masih tinggi, BNPB melaporkan adanya penurunan jumlah titik panas di Kalimantan Tengah sebesar 52 persen dibandingkan hari sebelumnya. Luas area yang masih belum padam juga berkurang sekitar 43 persen.
Penurunan tersebut menjadi perkembangan positif dalam penanganan karhutla. Namun, area kebakaran yang masih belum padam menunjukkan bahwa upaya pemadaman dan pencegahan tetap perlu dilanjutkan.
Kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan operasi di setiap wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan pengerahan armada udara. Karena itu, pengalihan pesawat dan helikopter dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas penanganan serta keselamatan petugas.
Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait agar operasi pemadaman dapat berjalan efektif. Selain pemadaman dari udara, pemantauan titik panas dan penanganan di darat juga diperlukan untuk mencegah api meluas ke kawasan lain.
