INTERAKSI.CO, Yogyakarta – PDI Perjuangan menjadi tuan rumah CALD Conference on Democratic Resilience dan 9th CALD Party Management Workshop yang berlangsung di Yogyakarta pada 3–7 September 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan pemimpin partai politik, anggota parlemen, akademisi, peneliti, serta praktisi demokrasi dari berbagai negara Asia.

Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan yang dihadapi demokrasi di kawasan, mulai dari kemunduran demokrasi, penguatan institusi, ketahanan partai politik, hingga strategi menghadapi ancaman otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dijadwalkan menyampaikan pidato kunci dalam forum tersebut. Sejumlah tokoh dari Indonesia, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, dan negara Asia lainnya juga dijadwalkan hadir.

Baca juga: PDIP Dukung RUU Perampasan Aset, Hasto Ingatkan Besarnya Kewenangan Harus Diawasi

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Syaripuddin, mengatakan kepercayaan menjadikan PDI Perjuangan sebagai tuan rumah menunjukkan adanya pengakuan terhadap konsistensi partai dalam memperjuangkan demokrasi, Pancasila, pluralisme, dan kedaulatan rakyat.

“Menjadi tuan rumah CALD bukan sekadar kehormatan bagi PDI Perjuangan, tetapi juga tanggung jawab untuk ikut merumuskan masa depan demokrasi Asia,” kata M. Syaripuddin.

Menurut dia, tantangan demokrasi di kawasan semakin kompleks, antara lain ditandai politik transaksional, disinformasi, serta pelemahan institusi. Karena itu, partai politik dinilai memiliki peran penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi.

“Ketika demokrasi di berbagai negara menghadapi tekanan, politik transaksional, disinformasi, serta pelemahan institusi, partai politik harus berdiri sebagai benteng utama kedaulatan rakyat,” ujarnya.

M. Syaripuddin menilai pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi forum memiliki makna strategis. Kota tersebut dikenal sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, sekaligus memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kebangsaan Indonesia.

Menurutnya, karakter Yogyakarta menjadi ruang yang tepat untuk mempertemukan gagasan mengenai ketahanan demokrasi di Asia dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.

“Demokrasi tidak cukup hanya ditandai dengan terselenggaranya pemilu. Demokrasi harus menghadirkan keadilan, menjamin kebebasan yang bertanggung jawab, menjaga supremasi hukum, serta memastikan kekuasaan tetap tunduk kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, peserta akan membahas tiga agenda utama, yakni Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia, Holding the Line: Democratic Resilience and Institutional Safeguards in Asia, serta Fortifying Democracy: From Backsliding to Resilience.

Pembahasan tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab kemunduran demokrasi, tetapi juga mendorong pertukaran pengalaman antarnegara dan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat sistem demokrasi.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pelembagaan partai politik, sistem kaderisasi, kepemimpinan berbasis ideologi, kebebasan sipil, serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

M. Syaripuddin mengatakan demokrasi yang kuat membutuhkan partai politik yang modern dan tetap memiliki akar kuat di tengah masyarakat. Menurutnya, sistem kaderisasi yang terukur serta konsistensi terhadap garis ideologi menjadi bagian penting dalam membangun institusi politik yang sehat.

“PDI Perjuangan membawa pesan bahwa demokrasi Asia harus tumbuh dari akar sejarah, kebudayaan, dan kepribadian bangsanya sendiri. Bagi Indonesia, fondasinya adalah Pancasila dan semangat gotong royong,” katanya.

Penyelenggaraan forum CALD di Yogyakarta juga dinilai menjadi bagian dari diplomasi politik PDI Perjuangan di tingkat internasional. Forum tersebut menjadi ruang bagi partai politik dan kelompok demokrasi dari berbagai negara Asia untuk bertukar pengalaman menghadapi tantangan demokrasi di masing-masing negara.

M. Syaripuddin mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan gagasan Bung Karno mengenai hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme.

“Dari Yogyakarta, PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan demokratis di Asia untuk membangun solidaritas, menjaga institusi, melawan politik ketakutan, dan memastikan demokrasi tetap menjadi jalan bagi terwujudnya keadilan serta kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Author