INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi 629 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dengan menyiapkan rekrutmen tambahan 43 Guru Pendamping Khusus (GPK) guna menutup kekurangan tenaga pendamping di sekolah.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, upaya tersebut dilakukan melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagai langkah konkret memastikan hak pendidikan ABK terpenuhi secara optimal.
Berdasarkan data ULD, sebanyak 629 ABK tersebar di 43 satuan pendidikan di Banjarbaru. Saat ini tersedia 77 GPK, sementara kebutuhan ideal mencapai 120 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 43 tenaga pendamping.
“Dinas Pendidikan Banjarbaru saat ini tengah menyiapkan proses rekrutmen untuk menutup kekurangan tersebut melalui skema PJLOP,” ujar Lisa Halaby, Senin (27/04/2006) malam.
Baca juga: SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Kalimantan Resmi Beroperasi di Q Mall Banjarbaru
Pemenuhan kebutuhan GPK tersebut ditargetkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Adapun pengumuman hasil seleksi kompetensi dan wawancara dijadwalkan pada 7 Mei 2026 dan akan dipublikasikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
Selain rekrutmen, ULD Disdik Banjarbaru juga tengah melaksanakan asesmen terhadap ABK untuk mengidentifikasi potensi, kelemahan, dan kebutuhan masing-masing anak. Asesmen tahap pertama diprioritaskan bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, seperti dari TK ke SD maupun dari SD ke SMP.
“Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan agar siswa dapat mendaftar di satuan pendidikan yang sesuai di Kota Banjarbaru,” tambahnya.
Hasil asesmen tersebut juga menjadi acuan bagi GPK dalam menyusun program pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan tiap anak. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Banjarbaru bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk memastikan asesmen berjalan secara profesional dan terukur.
Pemerintah Kota Banjarbaru berharap langkah ini dapat diketahui luas oleh masyarakat, khususnya orang tua ABK, sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkeadilan.
