INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan.
Target tersebut disampaikan sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara masif.
“Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan dua sampai tiga minggu lagi. Sesudah itu, dua sampai tiga bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi,” kata Prabowo saat acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.
Baca juga: BGN Anggarkan Rp 5,7 Miliar untuk Zoom, Dipakai Koordinasi Program MBG hingga 50 Ribu Peserta
Presiden menegaskan bahwa koperasi yang dibangun bukan hanya konsep administratif, tetapi berupa lembaga fisik yang dilengkapi sarana operasional.
Setiap koperasi nantinya akan memiliki fasilitas pendukung seperti gudang, alat pendingin (cold storage), hingga kendaraan operasional untuk mendukung distribusi barang dan kebutuhan logistik masyarakat.
Prabowo juga menilai target tersebut merupakan langkah besar yang belum banyak dilakukan di negara lain dalam waktu singkat.
“Coba dibuka dalam sejarah dunia, ada tidak 25 ribu atau 30 ribu koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun,” ujarnya.
Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Program ini secara nasional menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Fokus utama program ini adalah memperkuat ekonomi desa, memotong rantai distribusi pangan yang panjang, serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, koperasi juga akan menyediakan layanan simpan pinjam, penyaluran pupuk, apotek desa, hingga fasilitas cold storage untuk nelayan dan petani.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan koperasi ini mampu mendorong kemandirian desa sekaligus mempercepat tercapainya kedaulatan pangan dan energi nasional.
