INTERAKSI.CO, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp4,784 triliun dan belanja daerah mencapai Rp4,874 triliun.
Nota Keuangan RAPBD 2027 tersebut disampaikan Bupati Kotabaru Muh Rusli melalui Asisten 3 Administrasi Umum Anang Muhammad Zen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, serta kepala SKPD.
Dalam penyampaiannya, Anang mengatakan rancangan APBD 2027 masih memerlukan masukan dan penyempurnaan dari DPRD untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
“Pemerintah mengharap masukan-masukan dari DPRD untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fasilitas publik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” ujarnya.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kotabaru tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4,784 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp628,021 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp4,156 triliun. Dalam bahan yang disampaikan, juga tercantum lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp287,912 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,874 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar Rp2,595 triliun, belanja modal Rp1,871 triliun, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp396,258 miliar.
Anang menegaskan, kebijakan belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, tetapi juga difokuskan pada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Untuk pembiayaan netto, dalam rancangan APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp90 miliar. Angka tersebut disebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp10 miliar.
Anang berharap seluruh proses pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan lancar sehingga program pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas publik dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain Nota Keuangan RAPBD 2027, Pemkab Kotabaru juga menyampaikan dua Raperda untuk dibahas bersama DPRD.
Kedua Raperda tersebut yakni Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel dan Raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Untuk penyertaan modal kepada Bank Kalsel, pemerintah daerah merencanakan tambahan modal sebesar Rp30 miliar yang dialokasikan Rp10 miliar per tahun dari APBD 2027 hingga 2029. Selain itu, terdapat penyertaan modal imbreng sebesar Rp26,126 miliar.
Penambahan penyertaan modal tersebut ditujukan untuk memperkuat permodalan UMKM, mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan tambahan tersebut, total akumulasi modal Pemkab Kotabaru diproyeksikan mencapai Rp202,769 miliar.
Sementara itu, Raperda perubahan pajak daerah dan retribusi daerah diajukan untuk mengoptimalkan PAD. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian ketentuan terkait objek dan tingkat penggunaan jasa usaha, pengaturan lebih lanjut mengenai rincian pelayanan BLUD, serta pembaruan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan.
Ketentuan tersebut mencakup pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra, puskesmas, serta RSUD Sengayam Tipe D.
Dalam rapat tersebut, Anang juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang telah menyelesaikan lima Raperda sebelumnya.
Kelima Raperda itu meliputi penyelenggaraan pengelolaan sampah, penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, pemajuan kebudayaan daerah, desa wisata atau kampung wisata, serta penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
Anang berharap Raperda yang telah disetujui selanjutnya dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
SKPD terkait juga diminta segera melakukan sosialisasi serta menyusun petunjuk pelaksanaan atau Peraturan Bupati agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.
“Semua itu dimaksudkan agar apa yang telah kita anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2027 dapat kita laksanakan dan selesaikan dengan baik dan berkualitas, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.
