INTERAKSI.CO, Batulicin – Sejumlah usulan dari petani dan nelayan di Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Tengah mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kalimantan Selatan Dapil 6, H. M. Syaripuddin.
Reses berlangsung di Gedung Auditorium Puanna Dekke, Pagatan, Rabu (13/5/2026).
Selain dihadiri belasan nelayan dan petani, reses ini juga turut dihadiri instansi pemerintahan seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tanah Bumbu, Andi Anwar Sadat, Camat Kusan Hilir, Amirullah, serta beberapa Kepala Desa setempat.
Dalam sesi tanya jawab, terungkap bahwa usulan para kepala desa dan petani berkaitan dengan akses BBM bersubsidi, ketersediaan pupuk, hingga pembaruan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
Seperti yang terjadi di Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, dari 200 hektare lahan pertanian yang ada, mereka hanya memiliki satu mesin combine harvester yang kondisinya sudah rusak karena pengadaan terakhir dilakukan pada 2011 lalu.
“Terpaksa para petani di desa kami harus menyewa mesin ketika musim panen,” kata Kepala Desa Saring Sungai Bubu, Bustani.
Selain masalah pertanian, Kepala Desa Sungai Lembu, Rusniansyah, membeberkan usulan serupa dari sisi kebutuhan nelayan.
Menurutnya, saat ini nelayan memerlukan bantuan peremajaan mesin untuk menekan biaya operasional yang tinggi akibat kondisi mesin yang sudah usang.
“Kami juga mengusulkan agar para nelayan diberikan alat sistem navigasi (GPS) agar pencarian ikan lebih efektif,” tambahnya.
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanah Bumbu, Kasim, turut menyampaikan usulan terkait kendala distribusi BBM bersubsidi yang dialami nelayan dalam beberapa waktu terakhir.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, M. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin, menjelaskan perlunya pemetaan kebutuhan secara administratif yang didukung dengan data konkret.
Hal ini bertujuan agar usulan mengenai Alsintan dan kebutuhan lainnya dapat disampaikan dengan dukungan data yang kuat kepada pemerintah provinsi maupun kementerian.
“Pemetaan ini juga berfungsi agar bantuan yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran. Maka dari itu, saya juga meminta data-data tersebut bisa disiapkan,” kata Bang Dhin.
Meski demikian, Bang Dhin menjelaskan bahwa sebagai anggota dewan, dirinya bertugas mengusulkan aspirasi tersebut melalui mekanisme birokrasi yang ada.
Ia menyebutkan bahwa usulan-usulan hasil reses akan melewati proses yang memerlukan waktu dan sangat bergantung pada kebijakan kepala daerah.
“Usulan-usulan ini pasti saya sampaikan dan upayakan semaksimal mungkin. Namun, tentu melewati proses yang panjang dan kebijakannya ada di kepala daerah,” ungkapnya.
Terkait keterbatasan BBM, Bang Dhin menyampaikan bahwa dari hasil koordinasi sebelumnya, pihak dinas terkait dan Pertamina siap untuk menambahkan kuota. Dirinya pun berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan tersebut lebih lanjut.
“Nanti para organisasi nelayan dan petani bisa mengajukan surat rekomendasi kepada saya, kalau perlu nanti bisa berkoordinasi dengan dinas perikanan atau pertanian sebagai tembusan,” pungkasnya.
Editor: Puja Mandela
