INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Seruan pemboikotan terhadap produk oleh-oleh khas Kalimantan Selatan, Bolu Gulung Hj. Enong, ramai diperbincangkan di media sosial.
Seruan tersebut muncul setelah pernyataan anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan, Muhammad Rofiqi, yang menyebut situasi di wilayah tersebut dalam kondisi kondusif menuai kritik dari warganet.
Pernyataan itu memicu beragam reaksi karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat di lapangan. Rofiqi juga diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pemilik usaha Bolu Gulung Hj. Enong.
Baca juga: Massa Kepung DPRD Kalsel, Tuntut Pengawasan BBM Subsidi dan Penanganan Karhutla
Kritik warganet terutama berkaitan dengan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan. Di antaranya pemadaman listrik bergilir, kesulitan mendapatkan akses air bersih, serta kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bagi warga yang terdampak, persoalan tersebut bukan sekadar gangguan aktivitas sehari-hari. Kabut asap, misalnya, dapat mengganggu kesehatan dan membatasi kegiatan masyarakat.
Sementara itu, pemadaman listrik dan keterbatasan air bersih juga berpotensi menghambat aktivitas rumah tangga maupun usaha.
Pernyataan mengenai kondisi daerah yang kondusif pun dipersoalkan karena dianggap kurang menggambarkan kesulitan yang dialami sebagian warga.
Sejumlah warganet menilai pejabat publik perlu lebih peka terhadap persoalan di masyarakat sebelum menyampaikan penilaian mengenai situasi daerah.
Kekecewaan tersebut kemudian meluas menjadi seruan boikot terhadap Bolu Gulung Hj. Enong. Produk oleh-oleh itu ikut menjadi sasaran protes karena adanya hubungan keluarga antara Rofiqi dan pemilik usaha.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pernyataan seorang tokoh publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat, bahkan berimbas pada usaha yang memiliki keterkaitan dengannya. Di media sosial, konsumen dapat mengekspresikan kekecewaan melalui kritik, seruan boikot, maupun ajakan untuk tidak membeli produk tertentu.
Meski demikian, kritik terhadap pernyataan politik dan keputusan konsumen untuk memboikot suatu produk merupakan dua hal yang perlu dilihat secara proporsional.
Penilaian terhadap situasi Kalimantan Selatan juga perlu mempertimbangkan kondisi faktual di berbagai daerah serta pengalaman warga yang terdampak langsung.
Hingga informasi ini disusun, polemik tersebut menjadi bagian dari perbincangan publik di media sosial. Persoalan ini sekaligus menyoroti pentingnya komunikasi yang peka terhadap kondisi masyarakat, terutama ketika warga sedang menghadapi persoalan lingkungan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar.
