INTERAKSI.CO, Pelaihari – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan komitmennya untuk mendukung penuntasan perizinan kapal nelayan sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan nelayan agar dapat melaut secara legal, aman, dan produktif.
Catatan media ini, Senin (9/2/2026), komitmen tersebut juga telah disuarakan dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Tala bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala, Senin kemarin.
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya Budiono (APB) tersebut juga diikuti Dinas Perhubungan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kintap.
Bertempat di gedung rapat paripurna, forum tersebut menjadi ruang evaluasi program tahun 2025, realisasi capaian, kendala di lapangan, sekaligus rencana kerja tahun 2026 masing-masing instansi.
Anggota Komisi II DPRD Tala, Malik, mengungkapkan bahwa persoalan perizinan kapal nelayan masih menjadi kendala utama di sektor perikanan tangkap.
Saat ini, baru sekitar 20 persen kapal nelayan di Tala yang telah mengantongi izin secara lengkap.
“Komisi II akan membantu mendorong pemenuhan perizinan kapal nelayan. Ini penting agar nelayan bisa melaut dengan legal, aman, dan mendapatkan haknya, termasuk akses BBM bersubsidi dan bantuan pemerintah,” ujar Malik.
Selain perizinan, Komisi II juga mendorong pemenuhan sarana dan alat tangkap yang sesuai standar serta ramah lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Dalam rapat itu, Komisi II turut memberikan apresiasi terhadap inovasi DKPP Tala SIAP MELAUT, yang dinilai selaras dengan upaya pembenahan perizinan dan sarpras nelayan.
“Melalui SIAP MELAUT, nelayan difasilitasi sejak awal. Ketika turun melaut, administrasi, keselamatan, hingga informasi cuaca sudah disiapkan. Bahkan ada kerja sama dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca aman,” jelas Malik.
Sebagai informasi, SIAP MELAUT merupakan inovasi pelayanan terpadu sektor perikanan tangkap yang memfasilitasi pemeriksaan kelaiklautan kapal, pendampingan dokumen perizinan, alat keselamatan pelayaran, serta akses BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Program ini juga membekali nelayan dengan informasi cuaca, zona tangkap, serta pelatihan keselamatan pelayaran.
Komisi II DPRD Tala berharap sinergi antara DPRD, DKPP, Dinas Perhubungan, dan UPP Kintap dapat mempercepat penyelesaian persoalan perizinan dan pemenuhan sarpras nelayan.
Dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanah Laut dapat meningkat secara berkelanjutan.
