INTERAKSI.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari tata kelola dapur, skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penentuan penerima manfaat program.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan internal sekaligus audit terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah.
Menurutnya, penyaluran program MBG akan dihentikan sementara selama masa liburan sekolah agar proses evaluasi dapat berjalan optimal.
“Momentum libur sekolah ini akan kami gunakan untuk melakukan audit seluruh dapur. Harapannya, saat anak-anak kembali masuk sekolah, tata kelola program sudah lebih baik dan lebih rapi,” ujar Agustina usai rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Selain audit lapangan, BGN juga berfokus memperbaiki sistem data penerima manfaat yang selama ini dinilai masih perlu penyempurnaan. Pembenahan data dianggap penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program ke depan.
Agustina menegaskan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terus dilakukan guna memastikan data yang digunakan lebih akurat dan terintegrasi.
Baca juga: Kemnaker Buka Pendaftaran Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo
Insentif SPPG Tidak Lagi Disamaratakan
Dalam evaluasi tersebut, BGN juga menyoroti skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari.
Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
“Kalau penerima manfaatnya berbeda, tentu tidak ideal jika insentifnya sama. Nanti akan ada penataan ulang berdasarkan data riil di lapangan,” kata Agustina.
BGN juga membuka kemungkinan penggabungan beberapa SPPG di wilayah tertentu apabila jumlah penerima manfaat dinilai tidak terlalu besar.
Selain mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, evaluasi juga akan memperhatikan kualitas layanan, termasuk standar keamanan pangan dan mutu makanan yang disajikan.
Motor Listrik Tetap Dimanfaatkan
Terkait polemik pengadaan motor listrik pada masa kepemimpinan sebelumnya, Agustina menegaskan seluruh aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara akan dioptimalkan pemanfaatannya.
Menurutnya, tidak hanya motor listrik, tetapi juga berbagai perangkat lain seperti sistem teknologi informasi, laptop, hingga perangkat pendukung operasional akan dimaksimalkan penggunaannya.
“Prinsipnya, apa yang sudah dibelanjakan dengan uang negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.
BGN juga mulai menyisir anggaran tahun 2026 untuk memastikan tidak ada pengadaan baru yang memiliki fungsi serupa dengan aset yang sudah tersedia.
Penerima MBG Akan Lebih Terarah
Sementara itu, BGN tengah melakukan kajian untuk menyusun kembali fokus penerima manfaat program MBG pada 2027.
Kajian tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian terkait guna memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran.
Agustina menjelaskan kelompok prioritas akan diarahkan pada fase penting pertumbuhan anak, mulai dari masa kehamilan hingga usia dini yang menjadi periode krusial perkembangan otak dan kesehatan.
Ia juga mengungkapkan kemungkinan adanya pengurangan cakupan penerima manfaat pada kelompok tertentu, termasuk siswa sekolah menengah atas yang berasal dari keluarga mampu.
“Tujuannya agar intervensi gizi benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” katanya.
Melalui langkah evaluasi dan refocusing tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
