INTERAKSI.CO, Pelaihari – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok yang lebih membutuhkan mendapat dukungan dari kalangan legislatif di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Salah satu langkah yang tengah dikaji BGN adalah mengurangi penerima manfaat dari kalangan siswa SMA yang berasal dari keluarga mampu. Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya agar anggaran negara benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan serta memberikan dampak yang lebih optimal.
Anggota DPRD Tanah Laut, Joko Pitoyo, menilai program MBG sejak awal memang lebih relevan diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Menurut saya itu sangat bagus. Memang harus seperti itu. Jangan dipukul rata semua menerima MBG,” ujar Joko, Minggu (21/6/2026).
Baca juga: DPRD Tanah Laut Dorong Penyaluran Solar Subsidi Tepat Sasaran untuk Nelayan
Politisi Partai NasDem itu mengatakan program MBG merupakan program strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga penyalurannya harus dilakukan secara tepat sasaran.
Menurutnya, tujuan utama program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan gratis, melainkan memastikan kebutuhan gizi anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik.
Ia menilai siswa yang berasal dari keluarga berkecukupan pada umumnya telah mendapatkan asupan gizi yang memadai dari lingkungan keluarga. Karena itu, negara perlu memberikan prioritas kepada kelompok yang lebih rentan dan membutuhkan intervensi gizi secara langsung.
“Kalau keluarga mampu, tentu kebutuhan makan dan gizinya relatif sudah terpenuhi. Sementara keluarga kurang mampu sering kali belum bisa menyediakan makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Di situlah MBG harus hadir,” katanya.
Joko juga menilai langkah BGN sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah pusat. Dengan fokus penerima manfaat yang lebih jelas, anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utama program.
“Ini juga bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran secara efektif. Hak masyarakat kurang mampu harus menjadi prioritas sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak,” tegasnya.
Diketahui, BGN tengah menyiapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan Program MBG. Selain menghentikan sementara distribusi makanan selama masa libur sekolah untuk keperluan evaluasi dan audit, lembaga tersebut juga berencana memprioritaskan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia pendidikan dini.
Dalam kajian yang dilakukan, BGN juga berencana mengurangi sekitar delapan juta penerima manfaat dari kalangan siswa SMA yang berasal dari keluarga mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas program sekaligus memastikan intervensi gizi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan penajaman sasaran tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan lebih efisien, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
