Oleh: Noorhalis Majid
Siapa pengganti Wartono – Wakil Walikota Banjarbaru yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan?
Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mesti menjadi barometer bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Barometer yang mudah dilihat, tentu saja terkait tata kelola pemerintahan, maupun tindakan kebijakan, terutama dalam mengupayakan kesejahteraan bagi segenap warga.
Kalau tata kelola pemerintahan bagus, dan kesejahteraan warga terwujud, segala “carut marut” PIlkada yang sempat mengecewakan warga, sangat mungkin dimaklumi, walau sulit dilupakan.
Sosok yang tepat, adalah yang berpengalaman dalam pemerintahan, paham dinamika politik dan mengerti serta menjiwai hal-hal menyangkut sosial kemasyarakatan kota Banjarbaru.
Banjarbaru berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Dikenal sebagai kota pendidikan dan pemerintahan. Tidak heran kalau IPM dan literasinya tinggi, dinamika sosial budayanya juga dinamis, dan masyarakatnya heterogen – terdiri dari berbagai suku bangsa, aliran dan bahkan ragam pemikiran.
Sosok yang dapat membantu Walikota dalam mencapai visi dan misinya dalam memajukan kota Banjarbaru menjadi sebenar-benarnya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mampu menjadi kawan berpikir, mencari solusi terobosan dan inovasi.
Jangan takut menjadi pesaing. Sebab itu, harus dibangun komitmen, agar keduanya fokus pada soal visi dan misi membangun kota.
Bukan kompetisi dan saling menjegal. Kalau keduanya kompak, periode Pilkada berikutnya mudah saja untuk dituntaskan, layaknya membalik telapak tangan.
Seba itu, cari sosok berkualitas lagi berintegritas. Bukan sosok yang sekedar ada, “sahibar pelengkap penderita”, hanya dipakai untuk acara-acara serimonial.
Kalau sosok yang biasa-biasa saja, maka yang rugi bukan hanya Walikota, tetapi seluruh warga Banjarbaru dan bahkan warga Kalimantan Selantan, karena tidak akan menjadi barometer dan tolok ukur kemajuan.
Bila penggantinya diniatkan sekedar ada, besar kemungkinan proses pergantiannya layaknya politik “dagang sapi”. Siapa yang mampu membayar paling mahal, menyediakan “uang mahar” paling besar, dialah yang berpeluang dipilih. Kalau seperti itu kejadiannya, “setali tiga uang” dengan proses Pilkada tempo hari, trauma kecewa bangkit kembali menghantui warga.
Melalui pergantian Wakil Walikota inilah, Banjarbaru memiliki momentum memperbaiki citra buruknya dalam hal Pilkada. Yaitu memilih Wakil Walikota dengan cara yang paling demokratis. Jangan seperti perdagangan bebas, yang memberi peluang bagi siapa paling tinggi menawar harga. Melainkan pemilihan yang mengedepankan kualitas, kapasitas, integritas, dan bukan isi tas.
Mulailah dengan membuka bursa wakil walikota seluas-luasnya. Terutama dengan memperhatikan kader-kader partai politilk pengusung, yang mungkin saja memiliki cadangan sumber daya mumpuni lagi berpengalaman.
Dengan mengutamakan kader partai politik pengusung, tanggungjawab partai politik untuk terus mengawal dan mendukung secara penuh, dapat dilakukan secara berjenjang.
Jangan bermain-main dalam memilih pengganti Wartono. Pilih yang berpengalaman, memiliki integritas, mengerti dinamika politik dan memahami keunikan sosial budaya Banjarbaru yang heterogen.
Melalui proses pergantian Wakil Walikota, saatnya Banjarbaru menjadi barometer bagi Kalimantan Selantan.
