INTERAKSI.CO, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan terkait isu anggaran teknologi informasi yang disebut mencapai Rp1,2 triliun untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service sarana IT dan Internet of Things (IoT).
Dalam keterangannya pada Selasa (21/4/2026), Dadan menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan mitra strategis dan penggunaan anggaran dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi yang berlaku.
Ia menekankan bahwa kerja sama dengan PERURI merupakan bagian dari langkah terintegrasi negara dalam transformasi digital layanan publik.
Baca juga: Fokus MBG ke Anak Kurang Gizi Dinilai Tepat, Pengamat Dorong Evaluasi dan Perbaikan Data
Menurut Dadan, keterlibatan PERURI didasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2019, yang memberi mandat kepada perusahaan tersebut sebagai penyedia solusi digital berkeamanan tinggi bagi instansi pemerintah.
Selain itu, status PERURI sebagai GovTech Indonesia sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi salah satu alasan utama lembaga itu dipercaya menangani transformasi digital nasional.
“Seluruh proses kerja sama dijalankan secara transparan dan mengedepankan prinsip good corporate governance,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan, dari pagu anggaran yang tersedia, realisasi saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama. P
ertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp550 miliar, yang mencakup berbagai modul untuk mendukung distribusi program gizi nasional.
Kedua, layanan managed service perangkat IoT dengan nilai sekitar Rp199 miliar untuk pemantauan distribusi gizi secara real-time.
Penjelasan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap besarnya alokasi anggaran BGN, khususnya setelah sejumlah isu pengadaan barang dan jasa ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir.
Dadan memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi, termasuk proses dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), tetap berada dalam koridor hukum.
Menurutnya, sistem SIPGN dan layanan IoT ini penting agar program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan mudah diawasi.
Dengan klarifikasi tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran sekaligus memastikan keamanan data masyarakat dalam program gizi nasional.
