INTERAKSI.CO, Batulicin – Sejumlah developer perumahan di Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, diduga mengabaikan regulasi tata ruang yang memicu banjir di pemukiman warga setiap kali hujan deras mengguyur.
Legislator Tanah Bumbu, Said Ismail Kholil Alaydrus, mendesak pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap para pengembang tersebut.
“Kami sarankan jangan berikan izin kepada developer yang abai terhadap kewajiban, perihal ini perlu ditegaskan,” kata Said Ismail kepada interaksidotco pada Rabu (4/3/2026).
Baca juga: Banjir Sarigadung Tanah Bumbu, DPRD Desak Normalisasi Sungai dan Perbaikan Drainase
Baca juga: Tekan Pinjol, Bupati Tanah Bumbu Siapkan Program Kredit Tanpa Bunga
Politisi Gerindra tersebut menyoroti para developer perumahan di kawasan Datarlaga hingga Plajau Indah, Kecamatan Simpang Empat, yang dinilai abai terhadap penyediaan fasilitas penanggulangan banjir.
Padahal, berdasarkan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengembang diantaranya wajib menyediakan drainase terintegrasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga sumur resapan.
“Harus mereka sediakan sebelum kawasan tersebut siap ditempati warga,” tegas Said Ismail.
Salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir akibat kondisi ini adalah Desa Sarigadung.
Menurutnya, penyebab banjir di sana adalah kondisi sungai yang telah menyempit dan mendangkal, serta sistem drainase di sekitar pemukiman yang belum sepenuhnya memadai.
Akibat kelalaian tersebut, masyarakat harus berjibaku dengan air banjir yang menyebabkan kerugian materil hingga terganggunya aktivitas harian.
Said Ismail pun mendesak pihak terkait untuk segera terjun langsung meninjau ulang kawasan sungai, drainase, dan perumahan guna dilakukan evaluasi total.
Meski bersikap keras, Said Ismail menegaskan bahwa dirinya tidak menghalangi siapapun untuk berinvestasi di Bumi Bersujud.
Namun, ia menekankan bahwa peraturan dan kewajiban investor mesti ditunaikan agar produk properti yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Editor: Puja Mandela
