INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah bersiap menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini tidak sekadar mengatur pola kerja, tetapi menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan WFH akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dianjurkan bagi sektor swasta. Namun, kebijakan ini tidak menyasar layanan publik yang tetap harus berjalan normal.
“Skemanya sedang didetailkan. Setelah Lebaran akan mulai diterapkan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan ke swasta,” ujarnya.
Berbeda dengan masa pandemi, penerapan kali ini tidak dilakukan penuh. Pemerintah hanya menetapkan WFH satu hari dalam sepekan. Langkah ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja. Koordinasi lintas kementerian pun disiapkan agar implementasi berjalan efektif di lapangan.
Baca juga: Yaqut Cholil Qoumas Tak Terlihat saat Salat Id di Rutan KPK, Ternyata Dialihkan Jadi Tahanan Rumah
Dari sisi dampak, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Perhitungan awal menunjukkan efisiensi bisa mencapai sekitar 20 persen.
Menurutnya, pembatasan satu hari WFH bertujuan menghindari penurunan kinerja. Tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan optimal dari rumah, sehingga kehadiran di kantor tetap diperlukan.
Menariknya, jika diterapkan pada hari Jumat, skema ini berpotensi menciptakan akhir pekan panjang. Pola tersebut bisa mendorong aktivitas domestik dan memberi efek lanjutan bagi sektor pariwisata.
Kebijakan ini juga merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet. Ia menilai pengalaman selama pandemi menunjukkan WFH mampu menekan konsumsi energi secara signifikan.
“Dulu saat COVID kita berhasil, banyak bekerja dari rumah dan itu menghemat BBM dalam jumlah besar,” katanya.
Langkah serupa kini mulai diadopsi sejumlah negara. Thailand mendorong WFH bagi pegawai negeri, Filipina menguji sistem kerja empat hari, sementara Pakistan mengombinasikan pembelajaran jarak jauh dengan kerja fleksibel.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mengubah ritme kerja, tetapi juga mengarahkan perubahan pola konsumsi energi. Mobilitas harian yang tinggi perlahan digeser menuju efisiensi yang lebih terukur, tanpa mengorbankan produktivitas nasional.
