INTERAKSI.CO, Kotabaru – Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru menjadi sorotan serius dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin. Wilayah ini merupakan lintas batas Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil serapan aspirasi di tiga titik reses di wilayah tersebut, belum lama ini, kerusakan jalan penghubung rute Sekayu–Bakau serta akses ke sejumlah desa terbukti telah mengganggu aktivitas vital masyarakat.
Jalan ini bukan sekadar jalur transportasi, melainkan urat nadi utama bagi sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik setempat.
Baca juga: Warga Perbatasan Kalsel–Kaltim di Kotabaru Ingin Perbaikan Jalan Poros dan Jaringan Listrik
Politisi yang akrab disapa Bang Dhin ini menjelaskan bahwa akibat akses yang rusak dan sulit dilalui, masyarakat harus menanggung beban ekonomi yang berat.
Harga komoditas hasil pertanian dan perkebunan warga turun drastis di pasaran karena kendala distribusi, sementara biaya angkut logistik justru melambung tinggi.
Selain itu, anak-anak kerap terhambat pergi ke sekolah dan pelayanan kesehatan darurat menjadi lambat.
Padahal, Pamukan Utara memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Wilayah ini juga memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai gerbang penghubung antar-provinsi.
“Pamukan Utara tidak boleh hanya dilihat sebagai wilayah pinggiran. Di sana ada masyarakat yang produktif, ada potensi ekonomi, dan ada hak dasar warga yang harus dipenuhi negara,” tegas Bang Dhin.
Guna menyelesaikan persoalan klasik ini, ia mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak terkait untuk segera duduk bersama melakukan tindakan nyata.
Langkah konkret yang mendesak dilakukan adalah memetakan kejelasan status kewenangan jalan, menyusun skema pembiayaan yang terukur, serta menginventarisasi titik-titik kerusakan terparah.
Selain mengandalkan dana APBD, Bang Dhin juga meminta adanya sinergi yang kuat dengan perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar Pamukan Utara melalui program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR).
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
