INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pemerintah pusat mempercepat dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas menjelang puncak musim kemarau 2026.
Menurut Syaripuddin, penetapan status Siaga Darurat Karhutla sejak 6 Juli 2026 merupakan langkah yang tepat. Namun, status tersebut harus diikuti tindakan nyata di lapangan.
“Status Siaga Darurat Karhutla yang sudah ditetapkan sejak 6 Juli lalu itu langkah yang tepat, tapi status di atas kertas saja tidak cukup. Yang masyarakat butuhkan adalah tindakan nyata dan cepat di lapangan, karena dampaknya sudah dirasakan warga hari ini,” tegas Syaripuddin dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Baca juga: Haji Isam Bantu Penanganan Karhutla Kalsel, Siapkan 100 Pompa Air dan Rp7,6 Miliar
Ia menilai kondisi karhutla di Kalsel sudah memerlukan penanganan yang tidak bisa ditunda. Hal itu terlihat dari data BPBD Provinsi Kalsel periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026.
Dalam periode tersebut tercatat 1.552 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 6.029,67 hektare.
Tiga wilayah dengan luas lahan terdampak terbesar yakni Kabupaten Banjar mencapai 1.347,62 hektare, Tanah Laut 1.244,08 hektare, dan Kota Banjarbaru 1.029,70 hektare.
Selain itu, BPBD Kalsel mencatat 8.177 titik hotspot sepanjang periode tersebut. Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 2.899 titik.
Menurut Syaripuddin, tingginya jumlah hotspot di Tapin meski luas lahan terdampaknya relatif lebih kecil menunjukkan adanya potensi kebakaran berulang pada titik-titik kecil yang belum tertangani secara tuntas.
Dampak karhutla juga mulai dirasakan dari sisi kesehatan masyarakat. Sebanyak 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat dalam periode 19–25 Juli 2026, atau meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan pekan sebelumnya.
Kondisi udara di Banjarbaru bahkan sempat berada pada kategori berbahaya. Kabut asap juga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor.
“Data BPBD ini menunjukkan karhutla sudah menyebar ke hampir seluruh kabupaten/kota, bukan hanya terkonsentrasi di satu-dua titik. Ini bukan lagi sekadar persoalan lingkungan musiman, ini sudah menjadi krisis kesehatan publik yang meluas,” ujarnya.
Syaripuddin menilai kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia menjadi pihak yang paling terdampak oleh paparan asap karhutla.
“Anak-anak, ibu hamil, dan lansia adalah kelompok yang paling menderita akibat asap ini, dan mereka tidak bisa menunggu birokrasi bergerak lambat,” katanya.
Empat Desakan untuk Pemerintah
Untuk mempercepat penanganan, Syaripuddin menyampaikan empat desakan kepada Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota terdampak, dan Kementerian Kehutanan.
Pertama, pemerintah diminta mempercepat operasi pemadaman melalui jalur udara dan darat, khususnya di kawasan gambut dalam yang memiliki risiko tinggi. Penambahan armada water bombing juga dinilai perlu dilakukan apabila kondisi membutuhkan.
Kedua, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Termasuk terhadap perusahaan pemegang izin PBPH yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan wilayah kerjanya.
Ketiga, layanan kesehatan darurat diminta diperluas ke seluruh wilayah yang terdampak asap. Distribusi masker dan penyediaan posko kesehatan tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terdampak.
Keempat, pemerintah diminta membuka data karhutla secara transparan melalui satu kanal resmi. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau perkembangan titik api dan kualitas udara secara lebih mudah dan cepat.
“DPRD siap mengawal dan mendukung penuh anggaran serta kebijakan yang dibutuhkan eksekutif untuk menangani karhutla ini. Tapi kami juga akan terus mendesak agar penanganan berjalan lebih cepat, lebih tegas, dan tidak berulang setiap tahun dengan pola yang sama,” pungkasnya.
Syaripuddin juga mendorong agar penanganan karhutla tidak berhenti pada respons ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi pencegahan jangka menengah dan panjang.
Langkah tersebut antara lain melalui restorasi lahan gambut serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian tanpa bakar. Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diharapkan tidak lagi bersifat reaktif dan musiman, tetapi mampu menekan potensi kebakaran secara berkelanjutan.
