INTERAKSI.CO, Jombang – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengambil langkah tegas dalam melakukan efisiensi tata kelola keuangan negara.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaannya yang dinilai tidak efektif atau membebani anggaran hingga akhir 31 Desember 2026.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menghemat anggaran belanja negara hingga Rp200 triliun hingga Rp300 triliun per tahun.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur.
Baca juga: Gus Kikin Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031, Raih 472 Suara
Pangkas Ribuan BUMN, Sisakan Entitas Berkualitas
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa langkah pemangkasan ini sejatinya telah berjalan. Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil menutup sekitar 290 BUMN dan anak perusahaannya yang tidak produktif. Dari tahap awal ini saja, anggaran negara yang berhasil diselamatkan sudah mencapai Rp50 triliun.
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup paling sedikit 700 lagi,” tegas Presiden Prabowo.
Melalui efisiensi agresif ini, pemerintah menargetkan Indonesia nantinya hanya akan menyisakan sekitar 250 BUMN inti yang benar-benar sehat, kompetitif, dan memiliki kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.
Salah satu titik fokus pemangkasan ini adalah penghentian pemborosan pada *overhead* atau biaya operasional rutin perusahaan state-owned yang merugi, termasuk biaya fasilitas, gaji direksi, hingga honorarium komisaris.
“Harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari *overhead*, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” lanjutnya.
Prabowo menambahkan bahwa akumulasi efisiensi di berbagai lini sektor pemerintahan kini sudah mendekati Rp200 triliun dan diproyeksikan bisa menyentuh angka Rp300 triliun setiap tahunnya.
Seluruh dana hasil penghematan fantastis tersebut dipastikan tidak akan mengendap, melainkan dialokasikan secara langsung untuk program-program pro-rakyat, pengetasan kemiskinan, dan pembangunan fasilitas publik.
Komitmen Tegas: Mandiri Secara Finansial dan Tolak Utang Luar Negeri
Selain restrukturisasi BUMN, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi tanpa terus-menerus bergantung pada pinjaman luar negeri.
Dalam kesempatan yang sama, beliau membeberkan bahwa beberapa waktu lalu Indonesia sempat mendapat tawaran pinjaman dari lembaga keuangan internasional, International Monetary Fund (IMF), melalui Menteri Keuangan saat berkunjung ke Washington DC. Namun, tawaran tersebut secara tegas ditolak.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi, boleh. Kalau pinjam uang, kita mau yang bunganya sekecil mungkin. Kemarin Menteri Keuangan kita ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak,” ujar Prabowo.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki kekuatan dan potensi besar untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui pembenahan internal, penghematan anggaran, dan optimalisasi investasi yang masuk ke tanah air.
