INTERAKSI.CO, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia turun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 4,85 persen.
Meski menunjukkan penurunan, angka pengangguran tersebut perlu dilihat bersama kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan. Sebab, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak selalu tercatat sebagai pengangguran dalam statistik BPS.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu tetap masuk kategori penduduk bekerja berdasarkan standar internasional.
Dengan ketentuan tersebut, seseorang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK tetapi kemudian memperoleh penghasilan melalui pekerjaan lain tetap dihitung sebagai penduduk bekerja.
Contohnya, mantan pekerja formal yang beralih menjadi pengemudi ojek online, kurir, konten kreator, freelancer, atau pekerja lepas lainnya. Selama memenuhi kriteria bekerja minimal satu jam dalam seminggu, mereka tidak masuk kategori pengangguran.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka tidak selalu berarti seluruh pekerja telah memperoleh pekerjaan formal atau pekerjaan dengan kondisi yang lebih baik.
Hal tersebut juga terlihat dari perkembangan status pekerjaan masyarakat. BPS mencatat proporsi pekerja informal meningkat dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen dalam kurun waktu setahun terakhir.
Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa porsi pekerja di sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sektor ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk usaha mandiri dan pekerjaan lepas yang tidak selalu memiliki hubungan kerja formal.
Karena itu, selain memperhatikan penurunan tingkat pengangguran terbuka, perkembangan kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, dan perlindungan bagi pekerja informal juga menjadi hal penting dalam melihat kondisi pasar tenaga kerja nasional.
