INTERAKSI.CO, Banjamasin – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (12/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan pendidikan di daerah hingga meminta keterbukaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Melalui orasi bergantian, massa aksi menilai masih banyak persoalan pendidikan yang belum tertangani secara optimal, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, kondisi fasilitas sekolah, hingga tingginya angka anak tidak sekolah di Kalimantan Selatan.
Baca juga: BBM Subsidi Langka, DPRD Tanah Bumbu Desak Pertamina Sanksi SPBU Nakal
Mahasiswa juga meminta pemerintah pusat membuka secara transparan rincian anggaran serta mekanisme distribusi program MBG hingga ke tingkat sekolah. Menurut mereka, keterbukaan informasi penting agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah segera mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun PPPK. Mereka menilai kekurangan tenaga pengajar masih menjadi salah satu hambatan pemerataan kualitas pendidikan di daerah.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta dilakukan audit terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Selatan agar proses belajar mengajar berjalan lebih layak dan maksimal.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, sekretariat dewan, serta aparat kepolisian.
Dalam tanggapannya, Gusti Iskandar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap menjaga alokasi mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen sesuai ketentuan.
“Termasuk peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalsel secara bertahap terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi.
Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini terdapat 215 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Masrani, menyebut honor guru kini telah naik menjadi Rp3,4 juta. Ia juga mengungkapkan jumlah anak tidak sekolah di Kalsel mencapai sekitar 60 hingga 70 ribu orang, meski angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh jenjang pendidikan.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan verifikasi data serta pengembalian anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh.
“Kita lagi melakukan pemetaan guru yang pensiun dan ini yang sedang dibawa Pak Kepala Dinas ke pusat untuk ditanyakan, karena ada UU ASN yang melarang pengangkatan tenaga non-ASN. Ini yang sedang diperjuangkan,” kata Masrani.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga seluruh peserta membubarkan diri secara damai.
