INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengawasan terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya temuan bakteri pada makanan yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah korektif tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Dinamika Operasional MBG bersama para pemangku kepentingan terkait.
Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan bahwa penelusuran sudah dilakukan usai ditemukannya empat sampel makanan yang terindikasi mengandung bakteri.
“Kita rapat mengompilasi masalah SPPG yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kemarin ada penemuan bakteri-bakteri yang telah dilakukan SPPG yang ada. Ada sekitar empat penemuan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Baca juga: Gubernur Kalsel dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Gelar Ziarah Nasional Peringati Hari Pahlawan ke-80
Ia menyebut dua temuan dilaporkan untuk penanganan, sedangkan dua lainnya menjadi bahan evaluasi internal.
“Kami menginformasikan kembali supaya yang akan datang tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, Muhidin menekankan pentingnya penanganan serius oleh seluruh pihak terkait, terutama untuk memastikan keamanan hidangan.
“Bagaimana masyarakat untuk saat ini agar anak-anaknya bisa makan kembali. Kami menekankan kepada seluruh SPPG,” tegasnya.
Dalam rapat, ia juga menegaskan perlunya penyesuaian waktu pengolahan makanan agar keamanan pangan tetap terjaga hingga ke penerima manfaat.
“Jadi masaknya bukan lagi jam 2 atau jam 1, tapi masaknya jam 4. Jadi Badan Gizi Nasional (BGN) kan jam 1, jam 2, ini aku menekankan jam 4,” tekannya.
Oleh sebab itu, penyajian harus dilakukan segera setelah proses memasak selesai. Untuk memastikan penerapan aturan tersebut, Pemprov Kalsel membentuk Satgas yang akan rutin turun ke SPPG dan MBG.
“Jadi nanti kami membentuk Satgas. Satgas ini akan memonitor ke MBG-MBG, SPPG yang ada di Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga harus dijalankan secara seragam hingga ke daerah masing-masing.
“Baik itu dari provinsi dan kabupaten untuk mengontrol bagian masaknya, jam masaknya, dan penyajian,” katanya.
Lebih jauh, Muhidin juga menyoroti kejadian makanan berbau akibat durasi penyimpanan yang terlalu lama sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Karena beberapa jam tadi kan, dari BPOM mengatakan apabila penyimpanan itu sampai melebihi lima jam maka akan ada bakteri,” imbuhnya.
Pemprov Kalsel memastikan penguatan unsur pengawasan dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk TNI dan Polri. Ia juga menegaskan komitmennya menjaga mutu makanan bagi seluruh penerima manfaat MBG.
“Jadi kami sepakat. Pemerintah di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama menangani MBG, program pemerintah ini,” tuntasnya.
