INTERAKSI.CO, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini tengah meninjau rencana penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski belum diberlakukan secara instan, kebijakan ini masih dalam tahap penyesuaian dengan kondisi mobilitas dan efektivitas pelayanan publik di Bumi Bersujud.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa saat ini aktivitas pemerintahan masih berjalan normal.

Menurutnya, karakteristik daerah Tanah Bumbu memiliki dinamika yang berbeda dengan kota besar dalam hal kepadatan lalu lintas.

“Di daerah kita tingkat mobilitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi kita masih menyesuaikan dengan aktivitas yang ada,” ujar Bang Arul, usai meninjau stand Tanbu Expo 2026, Kamis (2/4/2026) petang.

Baca juga: DPRD Tanah Bumbu Gelar RDP, Bahas Pasar Darurat hingga Pembangunan Pasar Pagatan

Pernyataan ini muncul menyusul adanya arahan dari pemerintah pusat melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang terbit akhir Maret lalu.

Dalam edaran tersebut, kementerian menyarankan penerapan WFH pada hari-hari tertentu, seperti hari Jumat, guna mendorong efisiensi konsumsi BBM dan optimalisasi digitalisasi birokrasi.

Kebijakan ini muncul sebagai respons pemerintah terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan dan harga BBM dunia.

Meski begitu, berdasarkan kalender nasional, Jumat (3/4) merupakan hari libur nasional. Hal ini membuat kebijakan kerja ASN, baik WFO maupun potensi WFH, baru akan efektif kembali pada pekan depan.

Hingga saat ini, Pemkab Tanbu masih memantau perkembangan aktivitas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai pola kerja fleksibel tersebut.

Terkait upaya penghematan energi yang menjadi salah satu poin pusat, Bupati menegaskan bahwa pada prinsipnya dirinya sangat fleksibel dalam bekerja, bahkan di luar jam kantor sekalipun.

“Kalau saya sih, kita Sabtu-Minggu saja kerja kok. Tapi walaupun kerja, belum tentu menggunakan BBM (secara berlebihan). Jadi kita lihat nanti kebutuhannya,” pungkasnya.

Author