INTERAKSI.CO, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.900 per dollar Amerika Serikat (AS) mulai menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih terkendali dan belum memerlukan perubahan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Data pasar spot menunjukkan rupiah berada di posisi Rp17.880 per dollar AS pada Jumat (29/5/2026) pukul 16.00 WIB. Tekanan terhadap mata uang Garuda terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelemahan rupiah kali ini cukup berbeda dibanding kondisi yang biasa terjadi. Menurutnya, secara fundamental ekonomi domestik masih berada dalam kondisi yang relatif baik.
“Biasanya pelemahan kurs terjadi ketika ada gangguan pada fundamental ekonomi. Kali ini situasinya berbeda,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Baca juga: Prabowo Salurkan 1.098 Sapi Kurban dari APBN, Anggaran Capai Rp100 Miliar
Meski mengaku ikut merasakan tekanan akibat pergerakan kurs tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario dalam penyusunan APBN, termasuk kemungkinan harga minyak dunia menembus 100 dollar AS per barel.
Karena itu, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap postur anggaran negara. Ia juga menilai kondisi pasar obligasi masih menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah penurunan imbal hasil surat utang negara di tengah melemahnya rupiah. Menurut Purbaya, pemerintah terus melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian surat utang guna menjaga pasar obligasi tetap sehat.
Selain itu, pemerintah mengklaim mulai melihat adanya arus modal asing yang kembali masuk ke pasar obligasi domestik. Langkah lanjutan juga tengah disiapkan untuk mendukung penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ke depan.
Di sektor energi, pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meskipun nilai tukar rupiah melemah dan harga minyak global meningkat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah fokus meningkatkan produksi minyak dalam negeri serta memperkuat kapasitas kilang nasional guna menjaga ketahanan energi.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus menjaga stabilitas harga BBM bagi masyarakat.
Yuliot juga memastikan cadangan BBM nasional masih berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Stok BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar CN48 disebut aman, begitu pula dengan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026.
Tekanan terhadap subsidi energi memang meningkat setelah harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 mencapai 117,31 dollar AS per barel. Namun, pemerintah mencatat rata-rata ICP sepanjang tahun ini masih berada di kisaran 80 hingga 81 dollar AS per barel.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional masih dapat terjaga meski menghadapi tekanan dari pelemahan rupiah dan dinamika ekonomi global.
