Banggar Siapkan Empat Fokus Pengawasan
Menghadapi berbagai catatan tersebut, Badan Anggaran DPRD Kalsel menyatakan akan mengawal empat agenda utama.
Pertama, memastikan pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah.
Kedua, mendorong pemulihan daya serap belanja daerah hingga kembali di atas 90 persen melalui pengadaan dini, pembatasan penyelesaian kontrak paling lambat minggu kedua Desember, serta evaluasi realisasi setiap bulan pada masing-masing perangkat daerah.
Ketiga, mendorong pelunasan seluruh kewajiban jangka pendek, terutama bagi hasil kepada kabupaten/kota, dengan memanfaatkan SILPA TA 2025.
Keempat, memastikan seluruh tindak lanjut temuan BPK diselesaikan, termasuk penyetoran kewajiban ke kas daerah.
Syaripuddin juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak berarti seluruh persoalan pengelolaan anggaran telah selesai.
“WTP itu penilaian atas kewajaran penyajian laporan, bukan sertifikat bahwa semua sudah beres. Tugas kami di Badan Anggaran memastikan angka di atas kertas benar-benar sampai ke masyarakat,” pungkasnya.
