INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan tiga tim strategis daerah sekaligus, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah> (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Turut hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, para asisten daerah, perwakilan BUMN dan BUMD di Kota Banjarbaru, instansi vertikal terkait, serta seluruh anggota TPID, TPAKD, dan TP2DD Kota Banjarbaru.
HLM juga menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Kalsel.
Baca juga: Kartini Hebat Banjarbaru Gaungkan Kepedulian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon Gaharu
Dalam sambutannya, Lisa menegaskan bahwa TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketiga forum tersebut dinilai menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah, serta memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ketiga forum ini tentunya saling memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Muaranya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Lisa.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus memperkuat komitmen, menjaga amanah, mempererat sinergi, serta meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan tujuh instruksi penting yang harus segera diimplementasikan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, mengantisipasi inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi guna menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.
Kedua, mempersiapkan Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi 2028 dengan meningkatkan kualitas pemantauan, pengolahan, dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara akurat.
Ketiga, mengoptimalkan ketahanan pangan dan pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar, perluasan kerja sama antar daerah, serta penguatan ketahanan pangan daerah agar harga dan pasokan tetap terjaga.
Keempat, mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh SKPD melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan penerapan SP2D Online.
Kelima, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi transaksi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Keenam, memperluas akses keuangan masyarakat melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketujuh, mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat demi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui High Level Meeting tersebut, Lisa berharap forum itu tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan langkah strategis, solusi nyata, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Banjarbaru.
Editor: Zulfikar
